Jusuf Kalla - Berita Terbaru Hari Ini

Asperindo Diminta Cegah Pengiriman Barang Terlarang

Senin, 24 Maret 2008 12:26
Wapres Jusuf Kalla minta Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) dapat mencegah pengiriman barang-barang terlarang seperti ganja, narkotika, atau bahan peledak (bom).

Kantor MRP di Jayapura Dijaga Ketat Aparat Polri dan TNI

Jumat, 15 Februari 2008 15:15
Gedung Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terletak di Kotaraja,Jayapura, sejak Jumat pagi dijaga ketat aparat keamanan gabungan kepolisian dan TNI karena menurut informasi lembaga ini akan kembali didemo massa.

TNI dan Polri Gelar Pasukan Amankan Kunjungan Wapres

Jumat, 15 Februari 2008 11:57
Sebanyak 2.700 aparat keamanan gabungan TNI dan Polri yang bertugas di Papua dipimpin Komandan Satuan Tugas (Satgas) pengamanan VVIP Kunjungan Wapres, Kol.Kav.Burhanudin Siagian akan mengamankan seluruh rangkaian acara kunjungan kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jayapura, ibukota Provinsi Papua yang berlangsung 15-16 Februari.

Jusuf Kalla: Partai Bukan Bunker Bagi Pelaksana KKN

Kamis, 14 Februari 2008 09:26
Wakil Presiden (Wapres) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) menandaskan, partai bukan merupakan bunker atau tempat persembunyian bagi para kader partai yang terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

KSPSI Jacob Bantah Kerahkan Preman Jaga Gedung

Selasa, 12 Februari 2008 11:35
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Jacob Nuwa Wea-Latief Nasution membantah mengerahkan preman untuk menjaga Gedung KSPSI di Pasar Minggu Jakarta.

Presiden Dipastikan Tak Hadiri Interpelasi BLBI

Selasa, 12 Februari 2008 07:45
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tidak akan hadir dalam sidang paripurna DPR untuk mendengarkan jawaban pemerintah tentang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Golkar Siap Berikan Bantuan Hukum Kepada Antony

Senin, 04 Februari 2008 09:23
Partai Golkar siap memberikan bantuan hukum jika diperlukan untuk membela Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, H Antony Zeidra Abidin yang kini menghadapi kasus dugaan aliran dana BLBI ke DPR RI senilai Rp31,5 miliar.

Wapres: Biarkan Proses Hukum Gubernur BI Berjalan

Rabu, 30 Januari 2008 11:47
Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan dalam kasus penetapan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka kasus aliran dana BLBI, pemerintah tetap berlandaskan asas praduga tidak bersalah oleh karena itu masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

Sejumlah Artis dan Pejabat Tiba di Astana Giribangun

Senin, 28 Januari 2008 11:09
Sejumlah kalangan, seperti artis, pengacara, politikus, cendekiawan, pengusaha, mantan pejabat di masa Orde Baru, dan perwakilan dari negara sahabat mulai berdatangan di Makam Astana Giribangun untuk menghadiri upacara pemakaman mantan Presiden Soeharto, Senin siang.

Artis Berduyun-Duyun Melayat ke Cendana

Minggu, 27 Januari 2008 21:22
Wafatnya mantan Presiden Soeharto, pada hari ini (Minggu, 27/1), pukul 13.10 Wib, cukup mengejutkan, setelah menjalani perawatan di RSPP selama 24 hari, membuat seluruh bangsa Indonesia berbelasungkawa. Selebritis juga berbela sungkawa dengan meninggalnya mantan Presiden RI kedua ini. Terlihat Farhat Abbas dan Nia Daniati, Baim Wong beserta ayahnya Djony Wong dan Kak Seto.

Soal Pemberian Maaf, PKS Surati Pimpinan Lembaga Negara

Senin, 21 Januari 2008 15:53
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin, menyurati pimpinan lembaga negara terkait pemberian maaf untuk mantan Presiden Soeharto, namun partai ini menginginkan agar proses hukum perdata tetap dilanjutkan dan tidak setuju penyelesaian di luar proses hukum.

Wapres: Tak Penting Siapa Yang Tanggung Jawab Tetapi Harus Aman

Jumat, 18 Januari 2008 15:14
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan siapa yang memiliki tanggung jawab keamanan Bandara Soekarno-Hatta , karena yang terpenting adalah hasil akhirnya bahwa lokasi itu harus aman.

Jaksa Agung Jelaskan Pertemuan di RSPP

Jumat, 18 Januari 2008 08:29
Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kantor Presiden Jakarta, Kamis, menjelaskan pertemuannya dengan keluarga Cendana di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Sabtu dinihari (12/1).

Adnan Buyung: Presiden Bisa Di-'Impeach' Jika Ampuni Soeharto

Kamis, 17 Januari 2008 06:45
Adnan Buyung Nasution menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa di-impeach (makzul) jika memberikan pengampunan kepada mantan Presiden Soeharto tanpa melalui proses pengadilan.

Sudi Jelaskan Soal Tawaran Hendarman Pada Keluarga Soeharto

Rabu, 16 Januari 2008 15:02
Pemerintah tidak punya niat untuk mengungkit-ungkit masalah hukum Mantan Presiden Soeharto pada saat yang bersangkutan dalam kondisi sakit, kata Sudi Silalahi.

Kondisi Pak Harto Labil, Sejumlah Artis Ikutan Besuk

Sabtu, 12 Januari 2008 19:11
Kondisi kesehatan mantan Presiden RI, Soeharto, sampai sekarang masih dalam keadaan labil. Menurut keterangan tim dokter Kepresidenan Jumat (11/1) malam di RSPP, terjadi kegawatan ditandai menurunnya kesadaran mantan penguasa orde baru tersebut disertai pernafasan memburuk, tensi darah 90/45. Sejumlah artis pun berkesempatan membesuk mantan orang nomer satu di Indonesia tersebut, di antaranya pasangan Farhat Abbas dan Nia Daniati.

Wapres: Pemerintah Serahkan Kasus Perdata Soeharto Pada Hukum

Kamis, 10 Januari 2008 17:45
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, penyelesaian kasus perdata mantan Presiden RI Soeharto sepenuhnya diserahkan kepada hukum dalam hal ini kejaksaan agung termasuk yang menyangkut penarikan aset-asetnya

Pemerintah Rumuskan Status Ahmadiyah

Jumat, 04 Januari 2008 17:32
Pemerintah akan menyusun rumusan tentang status Ahmadiyah dalam sepekan mendatang dan meminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap Ahmadiyah dan perusakan terhadap tempat-tempat ibadah.

Kapolda: Tindak Tegas Pelaku Penyerangan Jamaah Ahmadiyah

Jumat, 21 Desember 2007 20:10
Petugas kepolisian tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas kepada sejumlah warga masyarakat yang melakukan penyerbuan terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Manislor, Kecamatan, Jalaksana, Kabupaten Kuningan.

Wapres: Soal Kemayoran, BPK Laporkan 15 Nama ke Kejagung

Selasa, 18 Desember 2007 22:47
Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, pihak Badan Pemeriksa keuangan (BPK) telah melaporkan 15 nama yang tersangkut kasus pengelolaan tanah negara bekas bandara Kemayoran ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung).

Publik Mesti Awasi Ketat Penuntasan Kasus Anthony Salim

Sabtu, 15 Desember 2007 10:05
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Sutan Bathoegana, di Jakarta, Jumat, meminta publik, termasuk pers terus mengawasi dengan ketat penuntasan kasus Anthony Salim terkait penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bernilai puluhan triliun rupiah.

Ketua KPK Tak Pernah Bicarakan Kasus Korupsi Pada Presiden

Rabu, 05 Desember 2007 19:17
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki mengaku, tidak pernah membicarakan kasus-kasus yang sedang ditanganinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Wapres M Jusuf Kalla.

Bupati Kutim Siap Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Bukit Pelangi

Selasa, 27 November 2007 16:23
Bupati Kutai Timur (Kutim), Awang Faroek Ishak, mengatakan siap untuk diperiksa terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi penggunaan dana kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur sebesar Rp270,5 miliar.

Temasek Akhirnya Patuh Kepada Tata Politik Hukum

Jumat, 23 November 2007 07:11
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas H Pareira, atas nama fraksi dan partainya menilai, pihak BUMN Singapura, yakni Temasek, akhirnya terkesan sudah berusaha patuh kepada tata politik hukum di Indonesia menanggapi vonis KPPU atas mereka karena dinilai melakukan praktik monopoli.

Vonis Atas Temasek Bukti Semakin Berdaulatnya Politik Hukum

Kamis, 22 November 2007 22:19
Pengamat ekonomi dan politik Ichsanuddin Nooersy, di Jakarta, Kamis, menyatakan, vonis KPPU atas perilaku monopoli Temasek (sebuah BUMN dari Singapura) atas industri telekomunikasi di Indonesia, merupakan bukti semakin berdaulatnya politik hukum dan ekonomi RI.