Kapanlagi.com - Sebagai penggugat pihak Halimah Agustina Kamil kecewa karena saat sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pihaknya tidak diundang. Pihaknya pun tidak mengetahui alasannya, karenanya baru tahu kalau permohonannya ditolak dari media massa.
"Saya tidak tahu apa alasan MK, karena sebelum ini kami diundang seperti biasa melalui telepon melalui email, melalui fax tapi ini sama sekali tdak ada. Saya bertanya juga kenapa? Tapi tidak ada email tahu-tahu saya dari wartawan bahwa sudah putus di MK padahal alamat kami jelas, dan kami adalah lawyer Halimah," ungkap Chaerunissa Jafizham, selaku pengacara Halimah."Setelah itu saya datang ke MK, mereka bilang benar sudah putusan, dan saya complain karena kami tidak diundang. Mereka bilang mengundang ke alamat lain ke profesor Leca, padahal dia itu bukan lawyer yang non legatigacy. Artinya saya kan yang berhak. Akhirnya saya minta itu," sambungnya.
Chaerunissa yang ditemui di Bussines Center Pullman, Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (11/4/2012) mengungkapkan, kalau kliennya kemudian mempertanyakan langkah hukum apa yang bisa dilakukan setelah keputusan MK saat itu.
"Yang saya tahu ibu Halimah pada saat itu tidak ada di situ, tapi ibu Halimah saya beri tahu kalau sudah ada putusan seperti ini dan ibu mengharapkan lagi dari kami what next," ungkapnya.
Kalau dipelajari dan diperhatikan, menurut Chaerunissa, pernyataan Halimah saat itu menyarankan untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung atas keputusan cerai, dengan fakta baru, salah satunya dissenting opinion hakim konstitusi, Akil Mokhtar.
"Kami sampaikan ke ibu Halimah dan Pak Akil Mochtar juga menyarankan artinya dissenting opinion (pendapat berbeda) dia menyarankan untuk memperjuangkan lagi. Karena tidak ada ukurannya hakim agung memutuskan kalau terjadi bertengkar terus menerus lalu diputus cerai," ungkapnya.