1. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tugas Presiden Prabowo

• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
• Bentuk Tim Investigasi Independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28�30 Agustus, dengan mandat yang jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
• Publikasikan secara transparan anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas lainnya.
• Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk penyelidikan melalui KPK.

2. Tugas Ketua Umum Partai Politik

Tugas Ketua Umum Partai Politik

• Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
• Hentikan tindakan kekerasan aparat dan taati SOP pengendalian massa.
• Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota maupun komandan yang melakukan atau memerintahkan kekerasan serta pelanggaran HAM.

3. Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

• Segera kembali ke barak dan hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Nyatakan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja (guru, buruh, tenaga kesehatan, hingga mitra ojol) di seluruh Indonesia.
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi terkait upah minimum dan sistem outsourcing.

4. Tuntutan Dalam 1 Tahun

Tuntutan Dalam 1 Tahun (Hingga 31 Agustus 2026)

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

• Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik.
• Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor).
• Tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja.
• Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi, pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Pengawasan Eksekutif

• Partai politik wajib mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini.
• DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

5. Reformasi Perpajakan

3. Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

• Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah.
• Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat.
• Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

• DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini.
• Perkuat independensi KPK dan UU Tipikor sebagai upaya serius memberantas korupsi.

5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis

• DPR harus merevisi UU Kepolisian.
• Lakukan desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

• Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil, seperti pertanian skala besar (food estate), tahun ini.
• DPR harus mulai merevisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

• DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terkait kebebasan berekspresi.
• Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi & Ketenagakerjaan

• Tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan.
• Evaluasi UU Cipta Kerja yang memberatkan rakyat, khususnya buruh.
• Lakukan audit tata kelola Danantara dan BUMN.