Kapanlagi.com - Gara-gara pembangunan kios yang dianggap pihak kelurahan Pasar Minggu melanggar aturan, sebuah kios patungan antara Cahya Kamila dan warga setempat pada pertengahan April lalu dibongkar. Padahal Cahya telah ikut menyumbang 10 juta rupiah sebagai warga setempat dalam pembangunan kios itu.

Sedianya, pendirian kios itu guna pengembangan dari Bina Taruna Sejahtera yang didirikan sejak setahun lalu. Ia menyayangkan sikap kelurahan itu, karena sebelumnya Cahya sudah mendapat ijin bangunan dari kecamatan serta pemilik tanah.

"Saya sakit hati begitu bangunan tersebut dibongkar pihak Kelurahan. Sebab mereka menghancurkan bangunan yang dibangun oleh swadaya masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, sebelumnya, upaya pendekatan dengan pihak kelurahan sudah dilakukan. Namun tidak ada kata kesepakatan di antara mereka.

"Masalah ini maunya diselesaikan secara damai, tapi dari sana sepertinya menantang terus, kearogansian mereka malah bertambah. Kita tetap agar minta pertanggungjawaban dari lurah," tegas putri Nani Wijaya itu.

Karena hal ini pula, Cahya beserta warga sekitar mengirimkan surat ke Walikota Jakarta Selatan. Akhirnya pada awal Juli, para pihak diundang Walikota untuk membicarakan soal ini. Namun kembali tidak ada jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

Permasalahan ini ternyata berimbas dengan dipecatnya ketua RT setempat oleh lurah, dengan alasan membuat perbuatan tercela. Alhasil, warga dan Cahya akan membawa soal tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara.

"Saya nggak mengerti, mengapa seorang lurah yang juga pegawai pemerintahan bersikap arogan. Mestinya mereka membangun dan membantu masyarakat," keluhnya.

Sementara petugas kelurahan Pasar Minggu yang enggan disebut namanya kala dihubungi, mengatakan bila sebetulnya lahan itu memang tidak diijinkan untuk mendirikan bangunan.

"Mereka mendirikan bangunan tanpa ijin bangunan dari tata kota DKI. Selain itu, lahan tersebut masuk jalur hijau. Dari pemilik tanah, Dirjen Bea Cukai juga nggak mengijinkan. Kami sudah mewanti-wanti supaya jangan mendirikan bangunan permanen disana. Yang bongkar tramtib, mereka ijin sama tramtib. Itu sudah nggak benar," tegasnya.