Rieke 'Oneng' Cs: Pansus RUU APP Hanya Urus Pantat Inul

Kapanlagi.com - Kontroversi Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi makin meruncing. Kubu penolak RUU APP yang tergabung dalam Aliansi Bhineka Tunggal Ika, yang diwakili Rieke ‘Oneng’ Diah Pitaloka, Franky Sahilatua dan Ratna Sarumpaet kemarin menemui Ketua DPR, Agung Laksono. Mereka berusaha menggagalkan RUU APP. Oneng Cs bahkan mengejek DPR. Mereka menuding Pansus RUU APP hanya mengurus masalah pantat Inul.

Sementara, di Bundaran HI berlangsung demo dua ribu massa Forum Betawi Rempug yang mendesak pengesahan RUU APP.

Dalam pertemuan di DPR, Agung Laksono dan Ketua Pansus RUU APP, Balkan Kaplale menuai kritikan pedas dari Aliansi Bhineka Tunggal Ika.

Ratna Sarumpaet bahkan menyuruh Balkan Kapkale menjadi Ketua Pansus Utang Negara saja. “Saya pikir pertemuan kita yang sudah berlangsung selama tiga kali ini lebih banyak tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Kami hanya mendapatkan janji- janji yang tidak pernah jelas. Jadi saya pikir lebih baik Balkan menjadi Ketua Pansus Utang Negara saja,” ujar Ratna.

Usai dialog yang berlangsung satu jam itu, Ratna juga menyemprot Agung Laksono. “Ketua DPR saya anggap tidak gentlemen. Agung Laksono takut berdialog sama kita. Isi RUU APP separuhnya cuma pantat Inul,” katanya.

Di tempat yang sama, Oneng mengaku akan tetap berupaya menggagalkan RUU APP. “Bagaimana mungkin UU ini dipaksakan untuk disahkan. Bagian C saja yang dianggap sudah direvisi dari RUU APP ini, sudah ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang. Malah yang lebih parah lagi, bahwa peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan pornografi dan tindak pencabulan yang ada sekarang ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada,” ujar Oneng.

Rieke berpendapat, jika DPR nekat mengesahkan RUU tersebut, lembaga itu sudah membuka jalan terhadap perpecahan bangsa.

“Artinya DPR kami anggap membuka jalan untuk terjadinya pelanggaran terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar 45,” tandasnya.

Ratna dan Oneng juga mengaku hak mereka ditindas akibat ulah dua ormas yaitu Forum Betawi Rempug (FBR) dan Front Pembela Islam (FPI). ”Saat FBR datang ke rumah dan kantor saya dengan tidak sopan, saya rasa hal tersebut sangat menghilangkan HAM serta privasi saya sebagai warga negara Indonesia,” kata Ratna.

Bahkan, Ratna meminta pemerintah memeriksa legalitas FBR termasuk kejelasan visi serta misi dari ormas itu. “Nyawa saya di tangan Tuhan bukan di tangan FBR,” ucapnya.