Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan Karena Meninggal

1. Pengertian Penonaktifan Kepesertaan BPJS Kesehatan

Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan adalah proses administratif untuk menghentikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seseorang dalam kondisi tertentu. Salah satu kondisi yang memungkinkan penonaktifan adalah ketika peserta meninggal dunia, sehingga kewajiban pembayaran iuran bulanan dapat dihentikan.

Status kepesertaan BPJS Kesehatan pada dasarnya bersifat wajib dan berkelanjutan selama peserta masih hidup. Namun, dalam kondisi khusus seperti meninggal dunia, pindah ke luar negeri secara permanen, atau menjadi warga negara asing, kepesertaan dapat dinonaktifkan melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan.

Proses penonaktifan ini penting dilakukan untuk menghindari penumpukan tunggakan iuran yang menjadi beban keluarga. Ketika peserta meninggal dunia dan keluarga segera melaporkan, maka tagihan iuran akan dihentikan terhitung sejak bulan peserta meninggal, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran untuk bulan-bulan berikutnya.

Penonaktifan kepesertaan berbeda dengan penghapusan data peserta secara permanen. Data peserta yang meninggal tetap tersimpan dalam sistem BPJS Kesehatan sebagai arsip, namun status kepesertaannya berubah menjadi nonaktif dan tidak lagi dikenakan kewajiban iuran bulanan.

2. Syarat Dokumen Menonaktifkan BPJS Kesehatan Karena Meninggal

Untuk menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi peserta yang meninggal dunia, keluarga atau ahli waris perlu menyiapkan beberapa dokumen penting sebagai syarat administratif. Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk verifikasi dan validasi proses penonaktifan.

Berikut adalah dokumen yang harus disiapkan:

1. Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian - Dokumen ini dapat diperoleh dari fasilitas kesehatan tempat peserta meninggal, RT/RW, kelurahan/desa, atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Surat keterangan kematian menjadi bukti resmi bahwa peserta telah meninggal dunia.
2. Kartu Identitas Peserta BPJS Kesehatan - Kartu JKN atau kartu BPJS Kesehatan milik peserta yang meninggal perlu dilampirkan. Jika kartu fisik tidak tersedia, dapat digantikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta yang meninggal atau cukup mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Kartu Keluarga (KK) - Dokumen ini diperlukan untuk menunjukkan hubungan keluarga antara pelapor dengan peserta yang meninggal dunia. KK juga berfungsi sebagai data pendukung dalam proses verifikasi.
4. KTP Pelapor - Identitas keluarga atau ahli waris yang melaporkan penonaktifan kepesertaan. Dokumen ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang melaporkan adalah pihak yang berwenang.

Untuk pengajuan secara online, semua dokumen tersebut perlu disiapkan dalam bentuk softcopy atau foto digital yang jelas dan dapat dibaca. Sedangkan untuk pengajuan offline di kantor BPJS Kesehatan, dokumen dapat dibawa dalam bentuk asli dan fotokopi.

Melansir dari bpjs-kesehatan.go.id, jika peserta yang meninggal memiliki tunggakan iuran, maka tagihan tersebut dapat dihapuskan terhitung sejak bulan peserta meninggal dunia. Oleh karena itu, keluarga diimbau untuk segera melaporkan agar tidak terjadi penumpukan tagihan yang tidak perlu.

3. Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan Secara Online Melalui PANDAWA

Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan karena meninggal dunia dapat dilakukan secara online melalui layanan Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA). Layanan ini memudahkan keluarga untuk mengurus administrasi tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.

Berikut langkah-langkah menonaktifkan BPJS Kesehatan melalui PANDAWA:

1. Hubungi Nomor PANDAWA - Kirimkan pesan WhatsApp ke nomor resmi PANDAWA di 08118165165. Layanan ini beroperasi pada hari kerja (Senin-Jumat) mulai pukul 08.00 hingga 15.00 waktu setempat.
2. Terima Link Formulir - Setelah mengirim pesan, Anda akan menerima link formulir online yang dapat diakses maksimal satu jam. Link ini akan mengarahkan Anda ke formulir pengajuan penonaktifan kepesertaan.
3. Pilih Menu Pengajuan - Klik link tersebut dan pilih menu pengajuan Pengurangan Anggota Keluarga sesuai status kepesertaan peserta yang meninggal, yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), atau Peserta Mandiri.
4. Isi Formulir dan Unggah Dokumen - Lengkapi formulir dengan data peserta yang meninggal dunia. Kemudian unggah dokumen persyaratan yang telah disiapkan, meliputi foto surat keterangan kematian atau akta kematian, foto KTP pelapor, foto Kartu Keluarga, dan foto kartu BPJS Kesehatan atau KTP peserta yang meninggal.
5. Kirim Pengajuan - Setelah semua data terisi dan dokumen terunggah, kirimkan pengajuan. Ketik "SELESAI" untuk mengonfirmasi bahwa proses pengisian telah selesai.
6. Konfirmasi Data - BPJS Kesehatan akan mengirimkan link konfirmasi untuk memverifikasi informasi yang telah diberikan. Klik link tersebut dan pastikan semua data sudah sesuai.
7. Proses Penonaktifan - Setelah verifikasi selesai, status kepesertaan JKN akan nonaktif secara otomatis dan tagihan iuran kepesertaan akan terhenti sejak bulan peserta meninggal dunia.

Layanan PANDAWA memberikan kemudahan bagi keluarga yang tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Proses online ini juga lebih cepat dan efisien, asalkan semua dokumen persyaratan telah disiapkan dengan lengkap dan jelas.

4. Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan Secara Offline

Selain melalui layanan online, keluarga atau ahli waris juga dapat menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara offline dengan mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Cara ini cocok bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital atau lebih nyaman dengan pelayanan tatap muka.

Berikut adalah langkah-langkah menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara offline:

1. Siapkan Dokumen Persyaratan - Pastikan semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan, yaitu surat keterangan kematian atau akta kematian, kartu BPJS Kesehatan atau KTP peserta yang meninggal, Kartu Keluarga, dan KTP pelapor. Bawa dokumen asli beserta fotokopinya.
2. Kunjungi Kantor BPJS Kesehatan - Datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat sesuai dengan domisili peserta. Pastikan datang pada jam operasional kantor, biasanya pada hari kerja.
3. Ambil Nomor Antrean - Setelah tiba di kantor BPJS Kesehatan, ambil nomor antrean untuk layanan penonaktifan kepesertaan atau perubahan data peserta. Tunggu hingga nomor antrean Anda dipanggil.
4. Temui Petugas Pelayanan - Ketika nomor antrean dipanggil, temui petugas pelayanan dan jelaskan tujuan kedatangan Anda untuk menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan anggota keluarga yang telah meninggal dunia.
5. Serahkan Dokumen - Serahkan semua dokumen persyaratan kepada petugas. Petugas akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang Anda berikan.
6. Proses Verifikasi - Petugas akan melakukan verifikasi data dan memproses penonaktifan kepesertaan. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa menit hingga selesai.
7. Terima Bukti Penonaktifan - Setelah proses selesai, Anda akan menerima bukti atau konfirmasi bahwa kepesertaan telah dinonaktifkan. Status kepesertaan akan berubah menjadi nonaktif dan tagihan iuran akan berhenti sejak bulan peserta meninggal.

Cara offline ini memberikan kepastian langsung karena Anda dapat berkonsultasi langsung dengan petugas jika ada pertanyaan atau kendala dalam proses penonaktifan. Pastikan membawa semua dokumen yang diperlukan agar proses berjalan lancar tanpa harus bolak-balik.

5. Perbedaan Penonaktifan Berdasarkan Status Kepesertaan

Proses penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan karena meninggal dunia pada dasarnya sama untuk semua jenis peserta, namun terdapat sedikit perbedaan dalam hal dokumen dan prosedur tergantung status kepesertaan peserta yang meninggal.

Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Untuk peserta dengan status Penerima Bantuan Iuran, yaitu peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, dokumen yang diperlukan relatif lebih sederhana. Keluarga hanya perlu menyiapkan surat keterangan kematian dari fasilitas kesehatan, desa, atau kelurahan, serta kartu identitas peserta BPJS Kesehatan. Proses penonaktifan dapat dilakukan di kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melalui layanan PANDAWA.

Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Peserta PPU adalah pekerja yang menerima gaji atau upah dari pemberi kerja, di mana iuran BPJS Kesehatan dipotong langsung dari gaji. Untuk menonaktifkan kepesertaan peserta PPU yang meninggal, keluarga perlu menyiapkan dokumen yang sama dengan peserta PBI. Namun, koordinasi dengan perusahaan tempat peserta bekerja juga diperlukan untuk memastikan pemotongan iuran dihentikan. Penonaktifan dapat dilakukan melalui aplikasi e-DABU yang dikelola oleh perusahaan atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan.

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Mandiri

Peserta PBPU dan Mandiri adalah peserta yang membayar iuran secara mandiri setiap bulan, seperti pekerja informal, wirausaha, atau bukan pekerja. Untuk menonaktifkan kepesertaan peserta dengan status ini, dokumen yang diperlukan lebih lengkap, meliputi surat keterangan kematian, kartu identitas peserta BPJS Kesehatan, Kartu Keluarga (asli dan fotokopi), serta bukti pembayaran iuran BPJS jika mengurus secara offline. Penonaktifan dapat dilakukan melalui PANDAWA atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan.

Perbedaan utama terletak pada mekanisme pembayaran iuran dan pihak yang bertanggung jawab atas kepesertaan. Namun, tujuan akhir dari penonaktifan tetap sama, yaitu menghentikan kewajiban pembayaran iuran sejak bulan peserta meninggal dunia untuk menghindari penumpukan tagihan yang tidak perlu.

6. Hal Penting yang Perlu Diperhatikan

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan keluarga atau ahli waris saat mengurus penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi peserta yang meninggal dunia. Pemahaman yang baik tentang hal-hal ini akan membantu proses berjalan lebih lancar dan menghindari masalah administratif di kemudian hari.

Segera Laporkan Kematian Peserta - Keluarga diimbau untuk segera melaporkan kematian peserta kepada BPJS Kesehatan agar tagihan iuran dapat dihentikan sejak bulan kematian. Keterlambatan pelaporan dapat menyebabkan tagihan terus berjalan dan menimbulkan tunggakan yang harus dibayar.

Penghapusan Tunggakan - Jika peserta yang meninggal memiliki tunggakan iuran, tagihan tersebut dapat dihapuskan terhitung sejak bulan peserta meninggal dunia. Namun, tunggakan sebelum bulan kematian tetap menjadi kewajiban yang harus diselesaikan oleh keluarga atau ahli waris.

Status Kepesertaan Anggota Keluarga Lain - Jika peserta yang meninggal adalah kepala keluarga atau peserta utama dalam satu Kartu Keluarga, status kepesertaan anggota keluarga lain perlu diperhatikan. Keluarga dapat mengajukan perubahan data kepesertaan untuk menunjuk peserta utama yang baru atau memisahkan kepesertaan anggota keluarga lain.

Simpan Bukti Penonaktifan - Setelah proses penonaktifan selesai, simpan bukti atau konfirmasi penonaktifan dengan baik. Dokumen ini penting sebagai bukti jika di kemudian hari terjadi masalah terkait tagihan atau status kepesertaan.

Periksa Status Kepesertaan Secara Berkala - Setelah mengajukan penonaktifan, periksa status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN atau website BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa status telah berubah menjadi nonaktif dan tidak ada tagihan yang masih berjalan.

Konsultasi dengan Petugas BPJS - Jika mengalami kesulitan atau ada pertanyaan terkait proses penonaktifan, jangan ragu untuk menghubungi layanan PANDAWA atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan untuk berkonsultasi dengan petugas. Mereka akan membantu menyelesaikan masalah administratif yang Anda hadapi.

7. FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apakah kepesertaan BPJS Kesehatan otomatis nonaktif saat peserta meninggal?

Tidak, kepesertaan BPJS Kesehatan tidak otomatis nonaktif saat peserta meninggal dunia. Keluarga atau ahli waris harus melaporkan kematian peserta kepada BPJS Kesehatan dan mengajukan penonaktifan kepesertaan agar tagihan iuran dapat dihentikan sejak bulan kematian.

Berapa lama proses penonaktifan BPJS Kesehatan karena meninggal?

Proses penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan biasanya dapat diselesaikan dalam waktu singkat, baik melalui layanan online PANDAWA maupun offline di kantor BPJS Kesehatan. Setelah dokumen diverifikasi dan disetujui, status kepesertaan akan langsung berubah menjadi nonaktif dan tagihan iuran akan berhenti sejak bulan peserta meninggal.

Apakah tunggakan iuran BPJS peserta yang meninggal harus dibayar?

Tunggakan iuran yang terjadi sebelum bulan kematian tetap menjadi kewajiban yang harus diselesaikan oleh keluarga atau ahli waris. Namun, tagihan iuran sejak bulan peserta meninggal dunia dapat dihapuskan jika keluarga segera melaporkan kematian dan mengajukan penonaktifan kepesertaan.

Dokumen apa saja yang diperlukan untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan karena meninggal?

Dokumen yang diperlukan meliputi surat keterangan kematian atau akta kematian dari fasilitas kesehatan atau kelurahan, kartu BPJS Kesehatan atau KTP peserta yang meninggal, Kartu Keluarga, dan KTP pelapor. Semua dokumen ini perlu disiapkan dalam bentuk asli dan fotokopi untuk pengajuan offline, atau dalam bentuk foto digital untuk pengajuan online.

Bisakah penonaktifan BPJS Kesehatan dilakukan oleh kerabat yang bukan keluarga inti?

Ya, penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dilakukan oleh kerabat atau ahli waris yang bukan keluarga inti, asalkan dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan hubungan dengan peserta yang meninggal dan memiliki dokumen persyaratan yang lengkap. Petugas BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan pengajuan.

Apakah ada biaya untuk menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan?

Tidak ada biaya yang dikenakan untuk proses penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan karena meninggal dunia. Layanan ini gratis dan dapat dilakukan baik secara online melalui PANDAWA maupun offline di kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Bagaimana jika kartu BPJS Kesehatan peserta yang meninggal hilang?

Jika kartu BPJS Kesehatan peserta yang meninggal hilang, keluarga dapat menggunakan KTP peserta atau cukup mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta sebagai identitas kepesertaan. Dokumen ini sudah cukup untuk proses verifikasi dan penonaktifan kepesertaan di BPJS Kesehatan.