Kapanlagi.com - Penyampaian visi misi capres melalui debat yang ditayangkan televisi swasta hingga putaran kedua ini menunjukkan, belum ada satupun capres yang mengangkat program ramah anak, demikian kata Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Giwo Rubianto, di Jakarta, Jumat (26/6). Menurut Giwo, tidak satupun ketiga capres yang menyampaikan program tentang perlindungan anak dan bagaimana pelaksanaannya, padahal masalah tersebut merupakan hal yang sangat esensial bagi masa depan bangsa. "Undang-undang pelindungan anak memang sudah ada, tetapi pelaksanaannya selama ini tidak maksimal bahkan sangat minim, mulai dana hingga kebijakan," kata dia. Giwo mencontohkan, pemerintah telah menetapkan anggaran perspektif gender yang di dalamnya juga ada masalah anak mencapai 5% dari APBN, namun hasil penelitian yang disampaikan Womens Riset, realisasinya hanya 2%. Selain itu, pemerintah juga belum menyiapkan program yang konsentrasinya hanya untuk perlindungan anak dan perempuan dalam setiap program pembangunannya. Kondisi tersebut berbeda dengan di luar negeri, yang selalu menempatkan program kebijakan perlindungan anak dalam setiap kebijakan pembangunan, seperti di Kanada dan beberapa negara lainnya. Di negara tersebut, kata Giwo, suara dan kepentingan anak dalam setiap pembangunan benar-benar diperhatikan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program sosial lainnya. "Di Indonesia, anak masih dijadikan sebagai objek penderita, suaranya sama sekali belum didengar," kata dia. Giwo berharap, pemimpin mendatang, akan lebih memperhatikan persoalan anak, seperti perdagangan anak, anak jalanan dan kekerasan anak dalam pendidikan, ditempatkan menjadi persoalan utama yang harus segera diselesaikan dan tidak bisa diabaikan begitu saja.