1. 1. Penahanan Kepala Polisi Nasional dan Pejabat Tinggi Seoul

Pada 11 Desember 2024, dua sosok penting dalam kepolisian Korea Selatan—Kepala Polisi Nasional dan pejabat tinggi kepolisian Seoul—resmi ditangkap, menyusul dugaan keterlibatan mereka dalam pemberontakan serta penyalahgunaan kekuasaan terkait pelaksanaan dekrit darurat militer.

Penangkapan ini terjadi setelah pengadilan Seoul mengeluarkan persetujuan untuk surat perintah penahanan, menandai langkah signifikan dalam penyelidikan yang semakin mendalam.

Sebelumnya, mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong Hyun, telah lebih dulu ditahan, menambah daftar panjang tokoh yang terjerat dalam skandal ini dan semakin menekan pemerintahan Presiden Yoon yang kini tengah menghadapi gelombang kritik dari berbagai pihak.

2. Kontroversi Dekrit Darurat Militer

Dekrit darurat militer yang dikeluarkan pada 3 Desember 2024 oleh Presiden Yoon memicu gelombang kritik dari partai oposisi dan para ahli hukum, yang menilai tindakan ini sebagai pelanggaran konstitusi yang hanya mengizinkan penggunaan kekuatan militer dalam situasi perang atau keadaan darurat yang setara.

Dalam dekrit tersebut, presiden menginstruksikan penutupan Majelis Nasional dan penghentian aktivitas politik, sebuah langkah yang dianggap banyak pihak sebagai upaya pemberontakan yang mengancam fondasi demokrasi di negara itu.

3. Respon Partai Oposisi: Mosi Pemakzulan Presiden

Partai Demokratik, sebagai kekuatan oposisi terdepan, segera mengambil langkah berani dengan mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon, yang dijadwalkan akan diputuskan dalam pemungutan suara di Majelis Nasional pada 14 Desember 2024.

Jika mosi ini berhasil, Presiden Yoon akan menghadapi penangguhan kekuasaan sementara sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai nasibnya.

Serangan kritik yang dilancarkan tidak hanya menyasar kebijakan darurat militer yang kontroversial, tetapi juga melibatkan berbagai isu politik dan skandal yang melibatkan dirinya serta keluarganya, menambah ketegangan dalam arena politik yang semakin memanas.

4. Apa Dampaknya Jika Presiden Yoon Dimakzulkan?

Pemakzulan Presiden Yoon bisa menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Korea Selatan, menandai babak baru yang penuh ketegangan. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyetujui langkah ini, negara akan segera bersiap untuk pemilihan presiden baru.

Namun, keputusan tersebut juga berpotensi memicu gejolak yang lebih besar, menciptakan ketidakstabilan politik yang mengkhawatirkan, terutama jika semakin memperlebar jurang perpecahan antara partai-partai politik dan lembaga keamanan yang ada.

5. Apa alasan Kepala Polisi Nasional Korea Selatan ditangkap?

Kepala Polisi Nasional kini berada di balik jeruji besi setelah ditangkap karena diduga terlibat dalam pemberontakan yang mengancam stabilitas negara, seiring dengan diterapkannya dekrit darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

6. Apa itu dekrit darurat militer di Korea Selatan?

Dekrit kontroversial ini merupakan langkah tegas Presiden yang memanfaatkan kekuatan militer untuk menutup Majelis Nasional dan membekukan seluruh aktivitas politik.

7. Apa yang terjadi jika Presiden Korea Selatan dimakzulkan?

Jika Presiden dihadapkan pada pemakzulan, maka kekuasaannya akan dihentikan sementara hingga Mahkamah Konstitusi memberikan putusan.