Rieke Dyah Pitaloka: Sejarah 22 Desember Dikerdilkan

Kapanlagi.com - Rieke Dyah Pitaloka sehubungan dengan peringatan Hari Ibu ke-83, 22 Desember 2011 menyorot kritis, dinamika dan pengalaman pemberangusan gerakan politik perempuan di Indonesia."Kita pernah merasakan gerakan (politik) perempuan 'dipasung' pada era Orde Baru, dengan mengerdilkan sejarah hadirnya 22 Desember dalam peta penting percaturan politik," tandasnya di Pekanbaru, melalui jejaring komunikasi, Kamis (22/12/2011).Ketika itu, menurutnya, kaum perempuan dikurung, ditarik kembali sekadar sosok manusia yang disebut 'ibu', dan hanya jadi penjaga serta pengelola dalam wilayah sumur-dapur-kasur."Padahal, jika kita menghayati dan memaknai sejarah perjuangan bangsa, maka setelah Sumpah Pemuda 1928, pada tanggal 22-25 Desember 1928 digelar perhelatan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta," tuturnya.Kongres itu, lanjutnya, menghasilkan keputusan-keputusan yang dianggap sebagai tonggak terlibatnya kaum perempuan dalam kancah politik Indonesia."Lalu, Bung Karno (Presiden Pertama RI) menetapkan 22 Desember sebagai Hari Kebangkitan Perempuan Indonesia (dalam) Politik. Sayang, pada masa Orde Baru, sejarah ini telah dihapus dari memori bangsa," tandas anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu.Keterlibatan perempuan dalam politik 'diberangus'. Bahkan, gerakan perempuan 'dipasung'. Soeharto mengerdilkan sejarah hadirnya 22 Desember dalam peta penting percaturan politik. "Perempuan 'dikandangi', ditarik kembali sekedar sosok manusia yang disebut 'ibu'," katanya lagi.Rieke yang kini dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat itu, mengatakan pula, sorotan kritisnya ini bukan hendak mengecilkan arti peran seorang 'ibu' dalam wilayah domestik."Namun yang patut diingat dan disadari, keterlibatan perempuan dalam politik, jelas dapat menentukan naiknya derajat kehidupan perempuan dalam ruang domestik," tegas.Lagi pula, menurutnya, tak elok rasanya kalau penetapan peringatan sebuah tanggal dilepaskan dari 'peristiwa sejarah' yang melatarbelakanginya (Hari Kebangkitan Perempuan Indonesia, 22 Desember)," tandasnya.Pendek kata, seperti yang selalu diulang-ulangnya di setiap perayaan 22 Desember, 'bahwa ini bukan hari ibu, tapi Hari Kebangkitan Politik Perempuan Indonesia. "Karena, di dalamnya ada sebuah gerakan bersama, kolektivitas untuk kepentingan bersama. Itulah esensi politik yang sesungguhnya, termasuk memberi ruang bagi mereka yang termarginalkan untuk tak sekedar jadi obyek, namun justru sebagai subyek dalam putusan-putusan politik," katanya.