Rieke Dyah Pitaloka Minta Voting BBM Digelar Terbuka

Kapanlagi.com - Artis yang kini menjabat sebagai anggota Fraksi PDIP DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka berharap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna terkait substansi UU APBNP 2012 yang menentukan naik atau tidaknya harga BBM dilakukan melalui voting secara terbuka.
"Jadi sebetulnya DPR memegang kunci kenaikan BBM bisa terjadi atau tidak karena DPR memiliki hak menentukan besaran subsidi BBM," ujar Rieke Dyah Pitaloka di Jakarta, Jumat (30/03/2012).
Selain itu, Rieke menambahkan, DPR memiliki hak mengubah materi UU APBN menjadi UU APBN-P yang bisa berindikasi pada keputusan kenaikan BBM. Terkait hal itu, menurutnya, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR terhadap isu BBM ini dilakukan melalui voting terbuka.
Rieke juga mengapresiasi pernyataan sikap Partai Golkar dan PKS yang telah menyatakan menolak kenaikan harga BBM tersebut sekaligus berharap sikap yang sama ditunjukkan dalam paripurna.
"Jika fraksi-fraksi serius menolak kenaikan BBM maka materi paripurna yang harus disepakati itu adalah tidak mencabut Pasal 7 ayat 6 UU 22/2011 yang menyatakan bahwa harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan," ujarnya.
Selain itu, harus disepakati pula penolakan menambah pasal 7 ayat 6A yang memuat pernyataan "memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan naik/turun harga BBM apabila ICP naik/turun 5%.
Alasan menolak penambahan pasal tersebut adalah apabila kalimat tersebut disahkan DPR maka pemerintah akan langsung menaikkan harga BBM karena saat ini harga pasar yang menjadi acuan pemerintah SBY memperlihatkan harga ICP sudah sekitar US$120.
Pada saat yang sama, FPDIP menyetujui penambahan pada pasal 7 ayat 6, berupa besaran subsidi BBM pada angka Rp178 triliun, karena berimplikasi pada harga jual BBM ke masyarakat yang tetap pada harga Rp4.500/liter atau artinya tidak ada kenaikan harga BBM.
Sementara terhadap usulan subsidi BBM pada angka Rp137 triliun, kata Rieke, harus ditolak karena akan berimplikasi pada harga jual BBM ke masyarakat yang naik sebesar Rp1.500 menjadi Rp6.000/liter "Opsi ini sama artinya dengan harga BBM naik, sehingga harus ditolak," ujarnya.