1. Pengertian dan Kategori Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan

Pekerja Penerima Upah (PU) dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia. Kategori ini berbeda dengan Bukan Penerima Upah (BPU) yang merupakan pekerja mandiri atau freelancer.

BPJS Ketenagakerjaan, yang semula bernama Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), adalah lembaga negara yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam menghadapi risiko sosial ekonomi akibat hubungan kerja. Program ini mencakup lima jenis jaminan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk penerima upah bersifat wajib dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Mengutip dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua untuk peserta penerima upah telah diatur secara komprehensif untuk memastikan perlindungan optimal bagi pekerja.

2. Syarat dan Dokumen Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah

Untuk melakukan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan penerima upah, terdapat beberapa syarat dan dokumen yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Dokumen-dokumen ini diperlukan baik untuk pendaftaran online maupun offline di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat utama yang harus dipenuhi meliputi fotokopi E-KTP dari setiap pekerja yang akan didaftarkan, fotokopi Kartu Keluarga masing-masing karyawan, dan NPWP perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus menyiapkan surat izin usaha dan/atau bukti sementara pengurusan izin usaha dari pihak yang berwenang.

Khusus untuk Pekerja Asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 bulan, diperlukan dokumen tambahan berupa paspor sebagai data pendukung. Semua dokumen harus dalam bentuk fotokopi yang jelas dan dapat dibaca dengan baik untuk memudahkan proses verifikasi data.

Melansir dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, persyaratan dokumen ini ditetapkan untuk memastikan validitas data peserta dan kelancaran proses administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah Secara Online

1. Akses Portal Pendaftaran
   Kunjungi situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di bpjsketenagakerjaan.go.id atau langsung ke portal pendaftaran penerima upah di pom.bpjsketenagakerjaan.go.id/pu.
2. Pilih Menu Pendaftaran
   Pada halaman utama, pilih "Pendaftaran Peserta" kemudian pilih kategori "Penerima Upah" untuk memulai proses pendaftaran.
3. Registrasi Awal
   Masukkan alamat email aktif perusahaan dan kode captcha yang tersedia, lalu klik tombol "DAFTAR" untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
4. Aktivasi Email
   Cek email yang telah didaftarkan dan klik link aktivasi pendaftaran yang dikirimkan oleh sistem BPJS Ketenagakerjaan.
5. Pengisian Data Perusahaan
   Isi formulir data perusahaan secara lengkap meliputi nama pemberi kerja/badan usaha, alamat, jenis usaha, total aset perusahaan, dan informasi lainnya yang diminta.
6. Upload Dokumen
   Unggah dokumen Surat Keterangan Izin Berusaha dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan format yang telah ditentukan.
7. Input Data Karyawan
   Masukkan data lengkap karyawan yang akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk informasi personal dan data kepegawaian.
8. Verifikasi dan Pembayaran
   Periksa kembali seluruh data yang telah diisi, kemudian lakukan pembayaran iuran sesuai kode pembayaran yang diterima melalui email.

Mengutip dari bpjsketenagakerjaan.go.id, proses pendaftaran online ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mendaftarkan karyawannya tanpa harus datang ke kantor cabang.

4. Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah di Kantor Cabang

1. Persiapan Dokumen
   Siapkan semua dokumen yang diperlukan dalam bentuk fotokopi dan bawa dokumen asli untuk keperluan verifikasi data.
2. Kunjungi Kantor Cabang
   Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat pada jam operasional yang telah ditentukan.
3. Pengambilan Formulir
   Minta formulir dokumen pendaftaran kepesertaan kepada petugas layanan dan isi dengan lengkap sesuai data yang sebenarnya.
4. Sistem Antrian
   Ambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran dan tunggu hingga nomor antrian dipanggil oleh petugas.
5. Konsultasi dengan Petugas
   Serahkan dokumen pendaftaran kepada petugas yang akan menjelaskan rincian iuran yang harus dibayarkan dan memberikan tanda terima dokumen.
6. Pembayaran Iuran
   Lakukan pembayaran iuran sesuai nominal yang telah ditetapkan melalui kanal pembayaran yang tersedia.
7. Penerimaan Kartu
   Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, perusahaan akan menerima sertifikat kepesertaan dan kartu peserta paling lambat dalam waktu tujuh hari kerja.
8. Registrasi SIPP Online
   Lakukan registrasi SIPP Online untuk pelaporan dan pengelolaan data kepesertaan setiap bulannya.

Melansir dari Peraturan Direksi Nomor: 22/PERDIR.02/072022 tentang Pedoman Kepesertaan, prosedur pendaftaran offline ini tetap menjadi pilihan utama bagi perusahaan yang membutuhkan bimbingan langsung dari petugas.

5. Alternatif Pendaftaran Melalui Service Point Office (SPO)

1. Kunjungi Bank Kerjasama
   Datang ke bank kerjasama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office Pairing sesuai dengan daftar yang telah ditetapkan.
2. Persiapan Formulir
   Isi formulir secara lengkap yang diperoleh dari petugas bank atau cetak mandiri sebelumnya dari website BPJS Ketenagakerjaan.
3. Proses Layanan
   Ambil nomor antrian dan tunggu dipanggil oleh petugas bank untuk menyerahkan dokumen pendaftaran.
4. Informasi Iuran
   Petugas akan memberitahukan jumlah iuran yang harus dibayarkan dan kode iuran untuk melakukan pembayaran melalui sistem perbankan.
5. Pembayaran dan Konfirmasi
   Lakukan pembayaran iuran melalui kanal pembayaran iuran yang tersedia di bank tersebut dan simpan bukti pembayaran.
6. Penerimaan Dokumen
   Tanda bukti kepesertaan berupa sertifikat dan kartu kepesertaan akan diterima paling lama 7 hari setelah pembayaran iuran melalui fasilitas perbankan.

Mengutip dari bpjsketenagakerjaan.go.id, layanan melalui SPO ini memberikan alternatif yang praktis bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan jaringan perbankan untuk proses pendaftaran.

6. Besaran Iuran dan Pembagian Tanggungan BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah

Sistem iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk penerima upah menggunakan mekanisme pembagian tanggungan antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah sesuai dengan jenis program jaminan yang diikuti. Besaran iuran dihitung berdasarkan persentase dari upah bulanan pekerja dengan batas maksimal tertentu.

Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), iuran berkisar antara 0,24% hingga 1,74% dari upah sebulan tergantung tingkat risiko pekerjaan, dan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% dari upah sebulan juga ditanggung penuh oleh perusahaan.

Jaminan Hari Tua (JHT) memiliki total iuran 5,7% dari upah dengan pembagian 3,7% ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung pekerja. Sementara Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3% dari upah dibagi menjadi 2% tanggungan perusahaan dan 1% tanggungan pekerja.

Program terbaru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) memiliki iuran total 0,46% dengan rincian 0,24% ditanggung perusahaan dan 0,22% ditanggung pemerintah, sehingga pekerja tidak dikenakan iuran untuk program ini.

Melansir dari PP No. 44 Tahun 2015, struktur iuran ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan program jaminan sosial sambil tetap mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan dan pekerja.

7. FAQ (Frequently Asked Questions)

Apakah perusahaan wajib mendaftarkan semua karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan?

Ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap perusahaan wajib mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa terkecuali. Kewajiban ini berlaku untuk semua jenis perusahaan baik swasta maupun BUMN.

Berapa lama proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan penerima upah?

Proses pendaftaran secara online dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja setelah pembayaran iuran diverifikasi. Untuk pendaftaran offline di kantor cabang, kartu peserta akan diterima paling lambat 7 hari kerja setelah pembayaran.

Apakah bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan kontrak?

Ya, karyawan kontrak juga termasuk dalam kategori penerima upah dan wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Status kontrak tidak menghalangi hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bagaimana cara mengecek status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?

Status kepesertaan dapat dicek melalui website resmi BPJS Ketenagakerjaan pada menu "Cek Status Kepesertaan" dengan memasukkan NIK atau nomor KPJ. Alternatif lain adalah melalui aplikasi JMO atau menghubungi call center 175.

Apakah WNA bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Ya, Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan dapat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan paspor sebagai dokumen pendukung tambahan.

Apa yang terjadi jika perusahaan terlambat mendaftarkan karyawan?

Perusahaan yang terlambat mendaftarkan karyawan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pekerja yang belum terdaftar tidak akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bisakah mengubah data peserta setelah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan?

Ya, perubahan data peserta dapat dilakukan melalui sistem SIPP Online atau dengan datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan data harus disertai dengan dokumen pendukung yang valid dan terbaru.