Kapanlagi.com - Pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas untuk melindungi politik kebudayaan, karena kebudayaan dianggap sebagai komoditi, sehingga muncul penjajahan gaya baru oleh investor asing yang masuk melalui usaha bioskop."Karena itu saya tidak setuju bioskop asing masuk ke Indonesia," tegas Tubagus Dedy Suwandi Gumelar atau yang akrab disapa Miing di Jakarta, Kamis (22/12/2011).Hal ini diungkapkan Miing saat ditanya berkaitan dengan akan dikeluarkannya usaha bioskop dari Daftar Negatif Investasi (DNI) Indonesia sehingga pengusaha asing bisa masuk.Menurut Miing, pemerintah seharusnya mampu menyediakan regulasi dan infrastruktur yang bisa melindungi dan memajukan industri film nasional. "Regulasi kurang mendukung, infrastruktur lemah ditambah lagi terbukanya pintu masuk bagi pengusaha bioskop asing, maka industri film nasional akan makin sulit berkembang," ucapnya.Miing yang merupakan anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan, pemerintah dengan dalih untuk meningkatkan investasi akan membuka kran bagi masuknya bioskop asing merupakan alasan yang tidak mendasar."Sebab, bioskop itu berbeda dengan sektor investasi lainnya," tegasnya.Mantan anggota grup Bagito itu menilai, kebijakan pemerintah selama ini tidak memihak kepentingan nasional. Sebut saja saja soal pajak, meskipun akhirnya direvisi."Memungut pajak lebih tinggi untuk film nasional ketimbang film asing, jelas menjadi bukti ketidakberpihakan pemerintah pada industri film nasional, "katanya.Produksi film nasional belakangan ini memang jumlahnya meningkat, meskipun masih jauh dari kebutuhan. Peningkatan itu, kata Miing, bukan dari upaya pemerintah, tapi lebih disebabkan oleh semangat para sineas yang memang ingin berkarya bagi bangsa ini agar film nasional tidak tergerus film asing.